Friday, 3 July 2015

matahari terbit dari barat, rek

Di suatu hari pada tahun 2012, ketika saya masih bekerja di Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara (KPPN) Takengon, kami memutuskan untuk bersilaturahmi ke KPPN Meulaboh. Sesuai dengan namanya, KPPN Meulaboh terletak di kota Meulaboh, sebuah kota di Propinsi Aceh yang langsung menghadap Samudera Hindia.

Sepanjang perjalanan, pikiran saya lalu melayang ke bulan Desember 2004, saat tsunami dahsyat menghantam pantai barat Sumatra. Meulaboh termasuk salah satunya. Koran-koran memberitakan dengan gencar betapa pesisir pantai barat luluh lantak terkena gelombang ombak raksasa. Korban berjatuhan. Rumah-rumah penduduk rata dengan tanah. Jalan penghubung antara Banda Aceh dan Meulaboh juga turut hancur dilalap bencana tersebut.

Namun itu dulu. Sekarang, rakyat Meulaboh boleh berbangga. Jalan Raya Banda Aceh – Meulaboh tampak cantik seperti jalanan di luar negeri. Aspalnya mulus. Catnya memberikan efek seakan-akan baru dicat kemarin. Penunjuk jalannya pun tampak sedap dipandang.

Kawan, itu semua tidak terjadi karena keajaiban. Sejak bencana tersebut terjadi, lebih dari 900 lembaga dari berbagai penjuru dunia, mewakili 55 negara, berbondong-bondong memberikan bantuan ke Indonesia. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, USD 7 milyar. Adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas menjadi sebuah keharusan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, berinisiatif membentuk KPPN Khusus Banda Aceh. KPPN ini dibentuk untuk melayani penyaluran dana yang sangat besar tersebut. Tujuannya tentu saja mulia, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami.

Agar terbentuk trust di kalangan stakeholder mengenai transparansi informasi dana yang telah mereka salurkan, KPPN Khusus Banda Aceh membuat sebuah situs yang beralamat di www.danarrapbn.org. Melalui website tersebut, semua pihak dapat memperoleh informasi pencairan dana secara rinci. Komplimen pun diberikan oleh berbagai macam lapisan, mulai dari negara-negara pendonor, media massa, hingga segenap elemen masyarakat.

Selain itu, untuk menjangkau kawasan-kawasan yang terbilang remote, KPPN Khusus Banda Aceh juga membentuk kantor filial, sebuah hal yang terbilang baru di lingkup Ditjen Perbendaharaan sendiri. Kantor ini hanya dikelola oleh satu-dua orang petugas, namun masih memiliki fungsi yang sama dengan kantor induknya. Sistemnya mengacu pada model di kalangan perbankan yang biasa dikenal dengan kantor kas atau kantor cabang pembantu. Tentunya, pola kerja yang dijalankan disesuaikan dengan standar pengelolaan keuangan negara. Gunungsitoli, Meulaboh, dan Lhokseumawe menjadi saksi bisu pembentukan kantor filial Ditjen Perbendaharaan generasi pertama di Indonesia.

Tidak hanya transparansi melalui website dan pembentukan kantor filial, KPPN Khusus Banda Aceh juga mengeluarkan sebuah inovasi yang lebih dahsyat lagi. Sejarah Perbendaharaan mencatat bahwa Kepala KPPN Khusus Banda Aceh saat itu, mengeluarkan inovasi berupa One Stop Service. Melalui One Stop Service, waktu layanan dapat dipersingkat dari yang tadinya 1 hari menjadi hanya 1 jam saja. Hierarki kerja yang ada disederhanakan. Tentunya dengan menggunakan sistem informasi yang sistematis. Terobosan One Stop Service ini tidak main-main kreatifnya sampai-sampai, KPPN Khusus Banda Aceh menerima penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden pada tahun 2006.

Pikiran saya pun kembali berada di masa kini kembali. Memandang Jalan Raya Banda Aceh – Meulaboh yang memikat mata, tak salah rasanya jika matahari telah terbit dari barat. Melalui sinar-sinar prestasi KPPN Khusus Banda Aceh, wajah Aceh yang dulu suram menjadi cerah kembali. Melalui binar-binar inovasi yang dilakukan oleh KPPN Khusus Banda Aceh pula, Ditjen Perbendaharaan bangkit untuk bertransformasi menjadi unit treasury yang unggul di tingkat dunia.

Disclaimer:
Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi.

No comments:

Post a Comment